Berita KPU BANTUL

Kamis (19/5) KPU Kabupaten Bantul dalam hal ini Kadiv SDM Parmas, Musnif Istiqomah, menjadi narasumber dalam kegiatan Pendidikan Pemilihan Umum Mahasiswa (Pemilwa) Universitas PGRI Yogyakarta yang dilaksanakan di auditorium UPY. Acara yang diikuti oleh 140 mahasiswa ini terdiri dari perwakilan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), BEM, DPM dan mahasiswa umum yang melakukan pendaftaran. Sebelumnya, Ketua Divisi Teknis KPU Bantul Joko Santosa yang mewakili Ketua KPU Kabupaten Bantul memberikan sambutan pembukaan. Disampaikan bahwa Pemilu adalah keniscayaan, sebagai konsekuensi Demokrasi. Harapan atas pelaksanaan demokrasi di kampus adalah nantinya mahasiswa bisa berperan aktif dalam proses demokrasi. Sementara, Kepala Divisi Kemahasiswaan UPY, Juang Kurniawan Syah Ruzah menyampaikan banyak terima kasih pada KPU Bantul atas dukungan dan pendampingannya pada kegiatan yang diadakan oleh Lembaga Mahasiswa KPUM Selanjutnya, dalam materinya. Musnif Istiqomah  menyampaikan bahwa pemilwa adalah miniatur pemilu. Pemilwa sebagai sarana pembelajaran dalam mengenal tahapan pemilu serta sebagai pendidikan pemilih. “Karakter yang harus dibangun adalah siap menang dan siap kalah” tegasnya. Karena sikap legowo itu penting. Selain itu pemilih harus mengedepankan rasionalitas, mencari rekam jejak calon dan melihat program kerja serta visi misinya dalam menentukan pilihan agar menjadi pemilih yang berdaulat, cerdas dan bertanggungjawab.

Rabu (18/5) KPU Kabupaten Bantul melakukan kegiatan capacity building dengan tema bersama menatap Pemilu Serentak 2024. Kegiatan yang diikuti oleh semua unsur pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Bantul bertempat di Kaligriya Kaliurang Sleman DIY. Dalam sambutannya, Ketua KPU Bantul, Didik Joko Nugroho menyampaikan bahwa acara ini dimaksudkan untuk membangun soliditas di lingkungan keluarga besar KPU Bantul dan membangun optimisme bahwa pelaksanaan pemilu 2024 dapat lebih baik lagi. Dalam capacity building ini diisi dengan beberapa permainan baik individu maupun permainan tim. Permainan tim dibagi dalam 4 kelompok yang dikemas secara santai dan menyenangkan. Namun cukup memeras otak untuk berstrategi dalam menyelesaikan tiap permainan. Acara yang ditutup bersamaan dengan turunnya hujan pada permainan terakhir ini diharapkan bisa menyegarkan kembali semua pegawai dan menambah semangat dalam menghadapi tahapan pemilu serentak yang akan dimulai pada tanggal 14 Juni 2022.

Pada Selasa (10/05) KPU Bantul melakukan kunjungan penguatan antar lembaga ke Badan Kesbangpol Kab. Bantul. Kunjungan diterima oleh Kepala Badan Kesbangpol Bantul, St. Heru Wismantara,S.IP,MM didampingi oleh Sekretaris serta Kepala Bidang Poldagri. Dalam kunjungan tersebut Ketua KPU Bantul didampingi oleh Ketua Divisi Sosdiklih dan Partisipasi Masyarakat KPU Bantul, Musnif Istiqomah. Ketua KPU Bantul, Didik Joko Nugroho menyampaikan bahwa untuk pendidikan pemilih yang akan dilaksanakan di tahun 2022 antara lain Pemilihan Ketua OSIS (Pemilos) serentak, kemudian pendidikan politik melalui dialog politik bekerjasama dengan Bakesbangpol Bantul. Didik menguraikan untuk pemilos serentak tahun 2022 tetap akan menggunakan aplikasi online, saat ini untuk aplikasi pemilos online sedang dalam proses pembuatan oleh Dinas Kominfo Bantul. Untuk dialog politik tahun 2022, Didik menyampaikan bahwa fokus materinya dapat berupa materi tahapan dan jadwal Pemilu 2024, selain itu dialog politik juga dapat menyasar kalurahan-kalurahan yang akan melaksanakan pemilihan lurah di Tahun 2022. Untuk materi dialog politik yang menyasar kalurahan yang akan melaksanakan pemilihan lurah dapat berupa materi pemilihan lurah yang bebas dari politik uang dan politik SARA. Dalam kesempatan yang sama Ketua Divisi Sosdiklih, Parmas KPU Bantul, Musnif Istiqomah menjelaskan bahwa untuk pemilos tahun 2022 dalam waktu dekat akan dilaksanakan pertemuan dengan pihak terkait diantaranya Badan Kesbangpol, Dinas Kominfo, Dinas Dikpora, Balai Dikmen untuk menentukan tata kala dan penanggungjawab kegiatan di masing-masing tahapan. Dalam pemilos tahun 2022 ini selain tingkat SLTA juga akan dilaksanakan ditingkat SLTP, oleh karena itu diperlukan penyesuaian dengan kalender pendidikan dimasing-masing jenjang pendidikan. Kepala Badan Kesbangpol Bantul, St. Heru Wismantara menyampaikan bahwa untuk pendidikan pemilih pemula melalui Pemilos sudah menyiapkan fasilitasi kegiatan berupa sosialisasi serta training of trainer (TOT) untuk panitia pemilos. Untuk konsep sosialisasi dan TOT nantinya akan dikoordinasikan lebih detail dengan KPU Bantul. Heru berharap pemilos dapat terlaksana dengan sukses baik untuk jenjang SLTA maupun SLTP. Hal ini karena pemilos di Bantul sudah menjadi rujukan bagi daerah-daerah lain. Untuk Pendidikan politik terutama untuk kalurahan yang melaksanakan pemilihan lurah di tahun 2022, Bakesbangpol akan melakukan penyesuaian wilayah yang akan dijadikan sasaran dialog politik. Dari 21 kalurahan yang akan melaksanakan pemilihan lurah paling tidak dialog politik akan menyasar 5 kalurahan dengan beberapa pertimbangan antara lain rendahnya partisipasi pemilih serta potensi konflik yang akan muncul di wilayah tersebut.

KPU Bantul untuk yang kesekian kalinya berhasil melaksanakan webinar obrolan demokrasi secara online. Kali ini (21/4) mengambil judul Membangun Partisipasi Politik Masyarakat Pesantren dengan menghadirkan komisioner KPU RI, Mochammad Afifuddin sebagai narasumber utama, bersama Kepala kemenag Bantul, Aidi Johansyah dan Ketua Divisi SDM Parmas KPU Kabupaten Bantul, Musnif Istiqomah. Acara diikuti oleh instansi terkait, ormas, pondok pesantren di Kabupaten Bantul, KPU se-DIY dan KPU di luar DIY serta masyarakat umum.               Mochammad Afifuddin menyampaikan bahwa partisipasi politik masyarakat pesantren adalah sangat penting. Menjadi tugas KPU untuk memberikan sosialisasi dan memberikan segala bentuk informasi terkait pemilu. Menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, jadwal dan program pemilu guna meningkatkan pengetahuan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam pemilu yang nantinya akan meningkatkan partisipasi politik dalam pemilu dan pemilihan. “Sangat penting untuk menjalin hubungan baik dengan pesantren dan tokoh agama/kyai” tegasnya. Karena pesantren menjadi ruang publik yang akan diperebutkan mengingat jumlahnya yang besar.               Obrolan demokrasi yang dimoderatori oleh ketua Divisi Hukum, Mestri Widodo ini juga menghadirkan narasumber lain yaitu Aidi Johansyah, Kepala Kantor kemenag Bantul dan Ketua Divisi SDM dan Parmas KPU Kabupaten Bantul, Musnif Istiqomah. “Harapannya kedepan partisipasi politik masyarakat pesantren semakin aktif” tandas Ketua KPU Bantul, Didik Joko Nugroho.

Dalam rangka mengisi kegiatan Bulan Ramadhan, Senin (18/4) KPU Kabupaten Bantul melakukan aksi KPU Bantul peduli. Kali ini dengan mengunjungi dan memberikan donasi ke Panti Asuhan Mukti Insani yang berada di Dusun Cepoko, Sumbermulyo, Bambanglipuro Bantul. Panti asuhan yang semua anak asuhnya adalah anak dengan kebutuhan khusus (ABK) ini diasuh oleh 6 orang, salah satunya yaitu Mugiyanto, warga setempat. Panti ini berawal dari keprihatinan pengasuh dan adiknya yang juga merupakan guru Sekolah Luar Biasa (SLB) melihat anak-anak yang sudah lulus sekolah (SLB-red) tidak mempunyai kegiatan dan tidak bersosialisasi. Hanya berdiam diri di rumah. Panti asuhan yang sudah berjalan 3 bulan ini mempunyai anak asuh 13 orang, 5 orang perempuan dan 8 orang laki-laki.  Bertempat di rumah yang masih sewa ini anak-anak diberi kegiatan membuat sabun cuci piring, pewangi laundry, membuat telur asin dan lain-lain. Hal ini dilakukan agar mereka ada aktivitas positif dan kedepan bisa menghasilkan meski sedikit untuk dirinya sendiri. Selain itu juga untuk memupuk rasa percaya diri mereka untuk di masyarakat. Bagi pengasuh ada tantangan sendiri mengelola dan membersamai anak ABK. Baik dari keluarga, anak-anak maupun dari warga sekitar. Membutuhkan kesabaran yang ekstra. Ketua KPU Bantul, Didik Joko Nugroho  merasa terharu dengan adanya panti yang mengasuh anak berkebutuhan khusus ini. Semoga yang sedikit dari KPU Bantul bermanfaat dan membawa keberkahan bagi mereka. “Semoga tradisi kebaikan ini akan terus ada” harapnya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bantul melakukan peluncuran video Iklan Layanan Masyarakat (ILM) Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022. Kegiatan ini dilakukan serangkaian dengan acara Obrolan Demokrasi (Orasi) “Urgensi Akurasi Data Pemilih Untuk Pemilu Berintegritas” itu, diselenggarakan melalui Zoom Meeting dan Live Youtube KPU Bantul. Kegiatan peluncuran dan orasi diawali dengan sambutan Ketua KPU Kabupaten Bantul, Didik Joko Nugroho, sambutan Kaprodi Ilmu Komunikasi Universitas Ahmad Dahlan (UAD), M. Najih Farihanto, dan sambutan Ketua KPU D.I. Yogyakarta yang pada kesempatan ini disampaikan oleh Anggota KPU D.I. Yogyakarta, Siti Ghoniyatun. Narasumber dalam kegiatan Orasi yaitu Anggota KPU D.I. Yogyakarta, Wawan Budiyanto, dengan materi Urgensi Akurasi Data Pemilih Untuk Pemilu Berintegritas. Data pemilih adalah hal penting dalam demokrasi, dukungan dari berbagai pihak akan menjadi bagian yang sangat konstruktif untuk menyajikan data pemilih yang akurat dan komprehensif, papar Didik Joko Nugroho. Pembuatan video Iklan Layanan Masyarakat ini merupakan upaya adptif yang dilakukan KPU Kabupaten Bantul terhadap perkembangan teknologi, sehingga sosialisasi dan literasi dilakukan melalui media audiu visual, tidak selalu harus dengan tatap muka langsung, pungkasnya. Produksi video ILM ini prosesnya panjang, mulai dari koordinasi-koordinasi antara Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Ahmad Dahlan dengan KPU Kabupaten Bantul hingga produksi dan editing, ungkap Muhammad Najih Farihanto. Kolaborasi ini semoga terus terjaga dan berkelanjutan sehingga akan menghasilkan karya-karya lain yang akan bermanfaat untuk literasi kepemiluan kepada masyarakat secara luas, imbuhnya. Dalam kesempatan yang sama Siti Ghoniyatun menjelaskan bahwa semua warga negara yang telah memenuhi syarat harus terdaftar sebagai pemilih dan terfasilitasi hak pilihnya saat penyelenggaraan Pemilu ataupun Pemilihan. Oleh karenanya, ketersediaan data yang akurat dan komprehensif dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan hak pilih setiap warga negara dalam kegiatan demokrasi di Indonesia, jelasnya. Sedangkan Wawan Budiyanto menjelaskan bahwa daftar pemilih penting karena dapat digunakan berbagai pihak seperti dunia akademis untuk riset kepemiluan, KPU untuk strategi sosialisasi dan penyiapan logistik pemilu, peserta pemilu untuk strategi kampanye/pemenangan pemilu dan penyiapan saksi di TPS serta aparat keamanan untuk strategi pengamanan pemilu. Upaya yang dilakukan KPU untuk menyajikan data pemilih yang akurat dengan melakukan kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu pasal 204 Data pemilih selalu menjadi bagian yang hangat diperbicangkan hingga dipermasalahkan dalam kegiatan Pemilu maupun Pemilihan di Indonesia. Akurasi, kemutakhiran dan validitas data pemilih selalu menjadi sorotan dari berbagai pihak baik peserta pemilu, pengamat politik, pemerhati pemilu, pengawas pemilu, praktisi, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga survey, dan sebagainya. Hal yang hampir selalu diperbincangkan antara lain banyak warga negara yang kehilangan hak pilihnya karena tidak masuk dalam daftar pemilih, adanya pemilih siluman (ghost voters) seperti pemilih yang sudah meninggal, pindah keluar, anggota TN/POLRI masih terdaftar sebagai pemilih, data pemilih ganda, dan sebagainya. Kondisi ini menjadi tantangan sekaligus semangat bagi KPU untuk dapat menyajikan data pemilih yang akurat, mutakhir dan valid pada pemilu serentak 2024 mendatang. Berkaitan dengan hal tersebut, upaya yang dilakukan yaitu melalui kegiatan PDPB. PDPB merupakan kegiatan untuk memperbaharui Data Pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap dari Pemilu atau Pemilihan terakhir dan telah disinkronisasikan dengan data kependudukan secara nasional. Kegiatan PDPB dilakukan secara terus menerus mulai bulan April tahun 2021 hingga saat ini. Adapun hal-hal yang dilakukan dalam PDPB antara lain : menambahkan pemilih baru (pemilih pemula, pemilih pindah masuk, pensiunan TNI/POLRI, pemilih yang telah dikembalikan hak pilihnya oleh pengadilan). mengeluarkan pemilih yang tidak memenuhi syarat (meninggal, anggota TNI/POLRI, pindah keluar, dicabut hak pilihnya oleh pengadilan). ubah data pemilih apabila terdapat elemen data yang tidak sesuai dengan yang tertera dalam KTP El terakhir