Berita KPU BANTUL

Rabu, 26 November 2025, KPU Kabupaten Bantul dan Pemerintah Kabupaten Bantul secara resmi telah menandatangani Nota Kesepakatan (MoU - Memorandum of Understanding) sebagai langkah awal untuk menjalin kerja sama strategis yang bertujuan untuk optimalisasi nilai-nilai demokrasi di Kabupaten Bantul. Penandatanganan ini dilaksanakan di ruang kerja Bupati Bantul dan disaksikan oleh seluruh Pimpinan KPU Kabupaten Bantul, Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Bantul dan 11 Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul yang selanjutnya juga menandatangani Rencana Kerja sebagai penjabaran & tindak lanjut dari Nota Kesepakatan yang telah disepakati bersama. Dalam sambutannya Joko santosa, ketua KPU Bantul menyampaikan bahwa ruang lingkup kerjasama ini meliputi pendidikan Pemilu dan demokrasi untuk Masyarakat, pemutakhiran data pemilih, penyediaan dan peningkatan sumber daya dalam rangka manajemen arsip, pengelolaan keterbukaan informasi publik tentang Pemilu dan Pilkada, pemanfaatan sarana gedung dan lahan dalam mendukung tugas dan fungsi, dan sosialisasi Pemilu dan demokrasi untuk Masyarakat. Keberhasilan Pemilihan Umum di Kabupaten Bantul menurut Joko adalah hasil kerja kolektif dan sinergi dari berbagai pihak, termasuk dukungan Pemda Bantul. Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih menegaskan bahwa Kerjasama ini penting untuk meningkatkan nilai-nilai demokrasi di Kabupaten Bantul yang tidak hanya prosedural namun lebih meningkat ke demokrasi yang subtansial. 11 Kepala OPD sebagaimana disebutkan, meliputi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Arsip Daerah (BPKPAD), Dinas Perpustakaan dan Arsip (Dispusip), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora), Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (DPMK), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB), Dinas Pariwisata dan Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bantul melaksanakan kegiatan Pencocokan dan Penelitian Terbatas (Coklit Terbatas/Coktas) dalam rangka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan IV Tahun 2025. Kegiatan Coktas dilaksanakan pada tanggal 18–19 November 2025 dan menyasar 50 pemilih yang tercatat berusia 100 tahun ke atas. Coktas dilakukan secara serentak di 13 kapanewon yang meliputi: Bambanglipuro, Banguntapan, Dlingo, Imogiri, Jetis, Kasihan, Kretek, Pajangan, Pandak, Piyungan, Pleret, Sedayu, dan Sewon. Pelaksanaan di masing-masing kapanewon dilakukan oleh tim yang terdiri dari Komisioner dan seluruh jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Bantul. Fokus utama Coktas adalah memastikan keberadaan dan kebenaran data pemilih lanjut usia yang tercatat berusia 100 tahun ke atas melalui verifikasi langsung di lapangan. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya KPU Kabupaten Bantul untuk meningkatkan akurasi data pemilih serta memastikan kualitas Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. Dengan pelaksanaan Coktas ini, KPU Kabupaten Bantul berharap proses validasi data pemilih dapat berjalan optimal dan mendukung terselenggaranya daftar pemilih yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bantul menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian Terbatas (Coklit Terbatas/Coktas) dalam rangka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan IV Tahun 2025. Kegiatan ini dilaksanakan pada Selasa, 18 November 2025, bertempat di Pendopo Kantor KPU Kabupaten Bantul. Rakor dihadiri oleh seluruh Komisioner dan jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Bantul. Hadir pula perwakilan dari Bawaslu Kabupaten Bantul, yaitu Ketua Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat, Dewi Nurhasanah. Kegiatan diawali dengan pembukaan oleh Ketua KPU Kabupaten Bantul, Joko Santosa, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi (Rendatin), Arya Syailendra. Dalam pemaparannya, Kadiv Rendatin menyampaikan bahwa Coktas pada Triwulan IV ini akan dilaksanakan pada tanggal 18–19 November 2025, yang tersebar di 13 kapanewon dan 26 kalurahan di Kabupaten Bantul. Kegiatan Coktas difokuskan pada proses verifikasi lapangan terhadap 50 pemilih yang tercatat berusia 100 tahun ke atas sebagai bagian dari penguatan validitas data pemilih. Rakor ini menjadi langkah penting untuk memastikan pelaksanaan Coktas berjalan tertib, terarah, serta sesuai prosedur, sekaligus memastikan koordinasi antara KPU Kabupaten Bantul dan Bawaslu Kabupaten Bantul dalam proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bantul turut menghadiri Rapat Koordinasi Finalisasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan IV Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh KPU Daerah Istimewa Yogyakarta pada Senin, 17 November 2025, bertempat di Ruang Rapat Lantai 2 KPU DIY. Kehadiran KPU Kabupaten Bantul diwakili oleh Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi (Rendatin) Arya Syailendra, beserta Admin Sidalih Ayu Putriningtyas dan para Operator Sidalih yaitu Astri Veviyana dan Satriyo Widodo. Rakor dibuka oleh Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU DIY, Moh Zaenuri Ikhsan, yang menyampaikan arah kebijakan terkait finalisasi PDPB, penyusunan laporan evaluasi tahunan, serta sinkronisasi data DP4 dan DPT Semester II Tahun 2025. Selain itu, turut disampaikan kembali ketentuan pelaporan yang mengacu pada PKPU Nomor 1 Tahun 2025 serta Surat KPU Nomor 870/TIK.04-SD/13/2025. Dalam kesempatan tersebut, KPU Kabupaten Bantul menyampaikan perkembangan terkini, antara lain rencana pelaksanaan kegiatan pencocokan dan penelitian terbatas (coktas) pada tanggal 18–19 November 2025, koordinasi lanjutan bersama Bawaslu, serta persiapan rapat koordinasi dengan para pemangku kepentingan sebagai tindak lanjut atas data yang diterima dari Kementerian Agama dan pendidikan menengah. Selain itu, juga dilaporkan adanya 22 data pemilih ganda yang sedang dalam proses penanganan. Rakor turut membahas pedoman penyusunan laporan PDPB, keseragaman format Berita Acara Pleno, serta kelengkapan dokumen pendukung yang diperlukan, termasuk pendokumentasian e-KTP, akta kematian, dan SK pensiun sebagai bukti otentik. Kegiatan ditutup pada pukul 15.50 WIB.

Kamis (30/10/2025) KPU Kabupaten Bantul  mengadakan rapat evaluasi sosialisasi pendidikan pemilih (Sosdiklih) melalui pemilos serentak Tahun 2025 secara daring melalui zoon meeting. Mengundang dinas/instansi terkait yakni Disdikpora, Diskominfo, Bakesbangpol, Kemenag Bantul, balai Dikmen Bantul dan Kepala Sekolah SMA/SMK/MA. SMP/MTs serta Forum Komunikasi Pengurus OSIS (FKPO). Dalam sambutannya, Ketua KPU Kabupaten Bantul, Joko Santosa mengapresiasi kepada para guru pendamping yang sudah mencurahkan segala sesuatunya untuk menyukseskan pelaksanaan pemilos pada Tahun 2025. “Dukungan guru pendamping berupa pikiran, tenaga dan waktu sangat berperan penting dalam mensukseskan pendidikan pemilu dan demokrasi ” tegasnya.  Ketua Divisi Sosdiklih Parmas SDM KPU DIY, Sri Surani berharap keberhasilan pelaksanaan   Pemilos Tahun 2025 yang diikuti oleh 173 sekolah bisa menjadikan demokrasi di Bantul menjadi lebih baik. Dalam rapat evaluasi yang dipimpin oleh Ketua Divisi Sosdiklih Parmas SDM KPU Kabupaten Bantul, Wuri Rahmawati banyak disampaikan apresiasi dan masukan baik dari instansi terkait maupun dari sekolah peserta Pemilos. Usulan agar bimtek Pemilos dilaksanakan secara luring dan waktu persiapan yang cukup agar lebih matang dalam pelaksanaannya menjadi catatan penting evaluasi kali ini.

Rabu, 15 Oktober 2025, Komisioner KPU Kabupaten Bantul bersama Sekretaris serta Kasubag Hukum dan SDM melakukan audiensi ke Bupati Bantul untuk membahas perpanjangan nota kesepakatan bersama antara KPU Kabupaten Bantul dengan Pemkab Bantul. yang telah habis masa berlakukanya pada tanggal 12 Oktober 2025 kemarin, yaitu Nota Kesepakatan Nomor 29/MoU/Bt/2022 dan Nomor 02/PR.07-NK/02/3402/2022, tanggal 12 Oktober 2022, tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Bantul. Dalam audiensi tersebut dibahas beberapa hal diantaranya 6 (enam) ruang lingkup yang meliputi pendidikan pemilu dan demokrasi untuk masyarakat, pemutakhiran data pemilih, penyediaan dan peningkatan sumber daya dalam rangka manajemen arsip, pengelolaan keterbukaan informasi publik tentang Pemilu dan Pilkada, pemanfaatan sarana gedung dan lahan dalam mendukung tugas dan fungsi, sosialisasi Pemilu dan demokrasi untuk masyarakat. Selain itu juga dibahas mengenai masa berlaku nota kesepahaman yang sebelumnya hanya 3 (tiga) tahun diubah menjadi 5 (lima) tahun. Hasil dari audiensi, Bupati Bantul menyampaikan akan segera memproses rancangan nota kesepahaman yang diajukan KPU Kabupaten Bantul dengan OPD terkait, sehingga nantinya dapat segera pula dilakukan penandatanganannya secara seremonial oleh kedua belah pihak.