Berita KPU BANTUL

KADIV HUKUM KPU BANTUL JADI NARASUMBER P5

Senin (22/7) Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Bantul, Imron Hidayatullah, menjadi narasumber pada Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) di SMAN 1 Pajangan. Menyampaikan materi tentang Demokrasi dan Kepemimpinan pada siswa kelas 12 yang berjumlah 179 siswa putra putri. Harapannya siswa bisa memahami dan nantinya bisa ikut berpartisipasi aktif dalam momen pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024 tanggal 27 November nanti.  

KPU BANTUL SERAHKAN KE BUPATI NAMA-NAMA ANGGOTA DPRD KABUPATEN TERPILIH

Senin (22/7) KPU Kabupaten Bantul yang terdiri dari Ketua, Joko Santosa, ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan, Mestri Widodo dan Sekretaris, Yayulianto menyerahkan Daftar Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Bantul Terpilih kepada Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih. Dokumen ini nantinya akan dteruskan ke Gubernur DIY, guna melengkapi persyaratan Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD yang direncanakan akan dilakukan besok pada tanggal 13 Agustus 2024  

KPU Bantul Gelar Rakor Pencermatan Olah Data Hasil Coklit

KPU Bantul menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pencermatan Olah Data Hasil Coklit dan Penyusunan Daftar Hasil Pemutakhiran Tingkat PPK dan PPS, untuk Persiapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024, Jumat (19/7/2024), di Hotel Grand Rohan Jogja.   Hadir dalam kegiatan ini Wakil Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU DIY, Tri Mulatsih, seluruh jajaran KPU Bantul, Ketua dan Anggota PPK yang membidangi data, serta Anggota PPS yang membidangi data se-Kabupaten Bantul.   Ketua KPU Bantul, Joko Santosa menyampaikan, kegiatan ini digelar untuk memperoleh data pemilih yang komprehensif, valid dan mutakhir.   Tiga hal tersebut merupakan prinsip dalam penyusunan daftar pemilih. Secara  lebih mendalam Joko menjelaskan, komprehensif adalah memasukkan seluruh masyarakat yang sudah punya hak pilih ke dalam daftar pemilih.   Valid adalah sesuai fakta. Kemudian mutakhir adalah sesuai kondisi terkini pemilih.   Tahapan setelah Pencocokan dan Penelitian (Coklit) adalah tahapan rapat pleno rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) tingkat PPS, yang akan dilaksanakan pada 1 Agustus hingga 3 Agustus 2024.   "Terima kasih atas kerja keras, kerja cerdasnya PPS. Untuk tahapan rapat pleno rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat PPS, mohon agar disiapkan sebaik-baiknya," pesan Joko

KPU BANTUL MERIAHKAN KIRAB BERGODO DALAM RANGKA HARI JADI BANTUL KE 193

Sabtu, 20 Juli 2024 KPU Kab Bantul mengikuti Kirab Bregodo salah satu kegiatan dalam peringatan Hari Jadi Kabupaten Bantul ke 193. Pasukan Bregodo dari KPU Kab Bantul diramaikan dengan hadirnya Si Gaba Maskot Pilkada Bantul 2024 yang diiringi lantunan Jingle berjudul Bantul Wilujeng. Jumlah pasukan Bregodo KPU Bantul sekitar 200 orang yang terdiri dari jajaran pimpinan KPU Kabupaten Bantul, Kasubbag, Pejabat Fungsional, staf KPU Kab Bantul serta PPK dan PPS se Kabupaten Bantul

KPU BANTUL ADAKAN BIMTEK SIPARMAS PADA PPK-PPS

 Rabu (10/7) KPU Kabupaten Bantul melakukan bimbingan teknis pelaksanaan sosialisasi pendidikan pemilih dan pelaporan kegiatan melalui aplikasi siparmas di Hotel Grand Rohan. Dalam sambutannya, Ketua KPU Bantul, Joko Santosa menegaskan bahwa tujuan sosialisasi adalah meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilu. Pada Bimtek yang ditujukan untuk PPK dan PPS yang membidangi sosdiklih parmas dan SDM ini juga dihadiri oleh Ketua Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM KPU DIY, Sri Surani. Sekretaris KPU DIY, Tri Tujiana, Kasubbag Teknis Hupmas KPU DIY, Galuh Adisty Bimtek aplikasi siparmas 'disampaikan oleh operator Siparmas KPU DIY, Asita Widyasari.  

KPU BANTUL SIAP TERIMA MAHASISWA MAGANG

Selasa (9/7) Ketua Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM KPU Kabupaten Bantul,  Wuri Rahmawati dan Ketua Divisi Hukum Pengawasan, Imron Hidayatullah,  memenuhi undangan Program Studi (Prodi) Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pertemuan yang juga dihadiri Kepala Bagian HTH KPU DIY, Indra Yudistira bersama Kasubbag Hukum SDM, Amalia Rahmah ini membahas program magang mahasiswa Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).  Menurut Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan UMY, Tunjung Sulaksono, program magang 6 bulan  selain membutuhkan poin-poin yang setara dengan 20 SKS juga diharapkan mahasiswa bisa sekalian mengambil data guna tugas akhirnya. "Idealnya mahasiswa mulai magang di pertengahan Bulan Agustus, sehingga bisa mendapatkan ilmu tentang pemilu secara lengkap dari pencalonan hingga penetapan hasil" jelas  Wuri Rahmawati.