Opini

Ditulis : Mestri Widodo | Alumni Ilmu Pemerinthan FISIPOL  UMY

Dasar hukum penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun  2024 masih sama dengan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 yaitu Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu (UU Pemilu). Dijelaskan dalam UU Pemilu tersebut  bahwa Pemilu merupakan  sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilu 2019 dan Pemilu 2024 diselenggarakan secara serentak untuk memilih legislatif dan eksekutif dalam satu waktu di hari yang sama di seluruh Indonesia atau istilah yang sering dipakai adalah pemilu 5 kotak. Warga negara Indonesia yang terdaftar sebagai pemilih akan memilih atau mencoblos  5 jenis surat suara yang berisikan peserta pemilu sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945. Pasal 22 E ayat (3)  bahwa peserta pemilu untuk memilih anggota DPR dan anggota DPRD adalah Partai Politik (Parpol). Selanjutnya dalam pasal 22 E ayat (4) menjelaskan  Peserta pemilu untuk memilih anggota DPD adalah Perseorangan, sedangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan dipilih dalam pemilu diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilu sesuai pasal 6A ayat (2) UUD 1945.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 22 E ayat (3) UUD 1945 bahwa peserta pemilu adalah partai politik yang  dapat mengajukan anggota DPR  dan DPRD serta mengusulkan Pasangan calon presiden dan wakil presiden. Peran Parpol begitu penting dalam pemilu untuk memastikan demokrasi di Indonesia berkelanjutan, menurut Robert Huckshom, Parpol adalah kelompok otonom warga negara yang mempunyai tujuan ikut dalam pencalonan dan bersaing di pemilu dengan harapan mendapatkan kendali atas kekuasaan pemerintahan melalui penguasaan jabatan publik dan organisasi pemerintahan. Pengertian senada disampaikan oleh Ichlasul Amal bahwa parpol merupakan suatu kelompok yang mengajukan calon-calon bagi jabatan publik untuk dipilih oleh rakyat sehingga dapat mengontrol atau mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintah.  Tugas parpol menurut Ichlasul Amal dalam buku Pengantar Hukum Partai Politik yang ditulis Fajlurrahman Jurdi, terdiri dari

1. Mengajukan calon-calon bagi jabatan publik untuk dipilih oleh  rakyat;
2. Mengontrol atau memengaruhi Tindakan=Tindakan pemerintah;
3. Memobilisasi rakyat;
4. Mewakili kepentingan tertentu;
5. Memberi jalan kompromi bagi pendapat-pendapat yang saling bersaing;
6. Menyediakan sarana suksesi kepemimpinan politik secara abash (legitimate) dan damai.

Partai politik untuk dapat menerima mandat Pasal 22 E ayat (3) UUD 1945 dan menjalankan tugas  mengajukan calon calon bagi jabatan publik untuk dipilih oleh rakyat melalui pemilu harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 176 ayat (1) UU Pemilu bahwa parpol dapat menjadi peserta pemilu dengan mengajukan pendaftaran untuk menjadi calon peserta pemilu kepada KPU. Berdasarkan ketentuan ini, maka parpol yang ingin ikut pemilu harus mendaftarkan diri ke KPU dengan memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 173 ayat (2) UU Pemilu, yaitu

1. Berstatus badan hukum sesuai dengan Undang- Undang tentang Partai Politik;
2. Memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;
3. Memiliki kepengurusan di 75% jumlah kab/kota di Provinsi yang bersangkutan;
4. Memiliki kepengurusan di  50% jumlah kecamatan di kabupaten /kota yang bersangkutan;
5. Menyertakan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan parpol tingkat pusat;  
6. Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 orang atau 1/1.000 dari jumlah Penduduk pada kepengurusan parpol kabupaten /kota dibuktikan dengan kepemilikan Kartu tanda anggota;
7. Mempunyai kantor tetapuntuk  kepengurusan tingkat pusat, provinsi  dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;
8. Mengajukan nama, lambing dan  tanda gambar Partai Politik kepada KPU; dan
9. Menyerahkan nomor rekening dana kampanye pemilu  atas nama parpol kepada KPU;

Proses pendaftaran parpol menjadi peserta pemilu pada tahun 2019 dan 2024 menggunakan aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) dengan menginput/mengupload dokumen peryaratan sesuai pasal 173 (2) UU Pemilu, Selanjutnya KPU akan melakukan verifikasi adminitrasi untuk meneliti / memeriksa terhadap kelengkapan, keabsahan dan kebenaran dokumen persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu melalui Sipol. Khusus untuk verifikasi adminitrasi untuk pemenuhan syarat memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 orang atau 1/1.000 dari jumlah Penduduk pada kepengurusan parpol kabupaten /kota dilakukan oleh KPU kabupaten/kota, selanjutnya untuk pemenuhan syarat memiliki anggota tersebut, KPU kabupaten/kota melakukan verifikasi faktual.

Kegiatan verifikasi parpol calon peserta pemilu yang dilakukan pada pemilu 2019 dan pemilu 2024, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Berdasarkan narasi dan tabel kegiatan diatas, ada beberapa catatan, antara lain:

1. Pemilu 2019 kegiatan verifikasi adminitrasi dan  faktual diberlakukan bagi parpol calon peserta pemilu baik yang ada di parlemen (DPR) maupun non parlemen, sedangkan pada pemilu 2024 parpol parlemen hanya dilakukan verifikasi admintrasi saja.
2. Pemilu 2019 dan 2024 menggunaan apliaksi Sistem Informasi Partai Politik untuk pemenuhan persyaratan administrasi pendaftaran, verifikasi dan penetapan  calon peserta pemilu;
3. Metode pemilihan jumlah sampel untuk kegiatan verifikasi faktual, pada pemilu 2019 mengunakkan sampel acak  sederhana dan  pemilu 2024 menggunakan sampel acak sistematis (tabel Krecje dan Morgan);
4. Pada pemilu 2024, dalam verifikasi faktual dapat menggunakan sarana teknologi untuk melakukan verifikasi faktual dengan video call.

Empat catatan diatas menjadi materi pembahasan dalam  kajian teknis kepemiluan bertema Metode Verifikasi Partai Politik  Calon Peserta Pemilu yang diselanggarakan  secara daring oleh KPU Kabupaten Bantul,  Pada hari Kamis, 31 Juli 2025 bersama 18 Parpol Peserta Pemilu 2024 Tingkat Kabupaten Bantul.