Berita KPU BANTUL

Pasca ditetapkannya persyarat Pencalonan Pemilihan 2020, Selasa lalu (18/08) KPU Kab. Bantul kembali mengadakan Rapat Koordinasi dengan stakeholder terkait guna membahas Persiapan berkas pencalonan dan berkas bakal pasangan calon pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul tahun 2020. Setidaknya dari 10 partai politik yang terundang untuk mengikuti rakor ini seluruhnya hadir kecuali perwakilan dari Partai Bulan Bintang. Ke-10 Partai politik yang diundang merupakan partai politik yang memperoleh kursi di DPRD di Kab. Bantul. Kegiatan yang berlangsung di Pendopo KPU Bantul ini di moderatori oleh Didik Joko Nugroho, Ketua KPU Bantul dan Kadiv Teknis, Joko Santoso sebagai pemateri.

Beberapa hal penting yang menjadi pokok diskusi dalam rakor diantaranya adalah adanya surat keterangan bebas pailit yang harus dimiliki bakal paslon sebagai berkas syarat pencalonan. Surat keterangan bebas pailit (bangkrut) yang mengeluarkan adalah Pengadilan Niaga bukan Pengadilan Tinggi DIY, sehingga untuk mengurusnya harus sesuai dengan domisili tempat tinggal bakal paslon. Untuk bakal paslon yang ber-KTP atau berdomisili di Kab. Bantul, pengurusan berkas ada di Pengadilan Niaga semarang (mencangkup Jateng dan DIY).

Selain itu, KPU Kab. Bantul menghimbau kepada partai politik yang akan menggsung calonnya maju dalam pilkada Bantul 2020, hendaknya dalam mengisi form-form persyaratan seperti B.KWK, B1.KWK, B2. KWK dan form lainnya harus sesuai identitas dalam KTP-el. Hal ini guna memudahkan proses tracking kebenaran dan keabsahan data karena yang menjadi acuan adalah identitas sesuai KTP-el.

Diakhir kegiatan rakor, Didik Joko Nugroho kembali mengingatkan bahwa syarat pencalonan harus sudah dikumpulkan dan memenuhi syarat pada saat pendaftaran pasangan calon yang mulai dibuka pada tanggal 4 s/d 6 September 2020. Sedangkan untuk syarat calon yang dikumpulkan pada saat pendaftaran apabila ada yang perlu diperbaiki maka dapat dilakukan perbaikan syarat calon pada tanggal 14 s/d 16 September 2020.